Rabu, 20 April 2016

Rusia Berencana Kirim Helikopter Serbu ke Iraq

Rusia Berencana Kirim Helikopter Serbu ke Iraq

Gambar sisip 1

Baghdad - Sumber industri militer Rusia mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengirim helikopter jenis MI-28 atau yang dikenal sebagai "Hunters Night" ke Iraq.

Menurut AlKhaleejonline.com pada Rabu(20/04), Moskow berencana untuk memberikan 20 helikopter kepada Iraq, sebagaimana yang telah diatur dalam penawaran diantara kedua belah pihak sebelumnya.

Dari 20 helikopter yang akan diberikan oleh Rusia, Iraq lantas menginginkan model canggih seperti MI-28 yang dikenal dengan sebutan "Hunters Night".

Kementerian pertahanan Iraq telah mengumumkan sebelumnya bahwa mereka telah menerima tiga jet Su-25 sebagai bagian dari keepakatan yang telah ditandatangani dengan Rusia. 

"Pesawat tempur Su-25 akan mendukung operasi pasukan darat kami dalam menghancurkan target di udara dan darat," kata juru bicara Nasser Nouri Al-Tamimi dalam siaran pers. 

Nouri Al-Tamimi juga menambahkan bahwa jet tempur tersebut juga telah dilengkapi dengan meriam 30mm yang bisa di tembakkan dari darat ke udara dan beberapa rudal beserta sejumlah bom.

Di sisi lain, pemerintah Baghdad dengan bantuan dari koalisi AS kini juga masih sibuk dalam melancarkan serangan ke Mosul yang dikuasai ISIS.

Pengiriman helikopter ini juga memungkinkan mereka untuk menambah gaya serangan udara, disamping masifnya serangan dari pasukan AS di wilayah ISIS tersebut.


Menang Kompetisi HAM PBB, Ini Perasaan Siswi Tunanetra di Gaza

Menang Kompetisi HAM PBB, Ini Perasaan Siswi Tunanetra di Gaza

Gambar sisip 1

Gaza - Menjadi seorang pemenang adalah suatu hal yang membanggakan. Perasaan inilah yang saat ini menyelimuti hati Yasmin Al-Najjar (13), seorang siswi tunanetra di Jalur Gaza.

Baru-baru ini, Yasmin Al-Najjar memenangkjan kompetisi hak asasi manusia yang diselenggarakan di sekolah-sekolah UNRWA di wilayah Jalur Gaza. Ia berhasil mengalahkan lebih dari 60 siswa lainnya.

"Keluarga dan teman-teman merasa bangga ketika kita tahu bahwa saya telah memenangkan hadiah pertama," ungkapnya, yang merupakan anggota Persatuan Mahasiswa HAM di Gaza.

Seorang Muslimah tunanetra asal Gaza ini juga membeberkan bahwa dirinya mendapat banyak motivasi dari banyak orang, sehingga ia memutuskan untuk giat belajar selama satu pekan sebelumnya.

"Banyak orang yang telah memotivasi saya, dan saya telah menghabiskan satu pekan untuk terus belajar dan merevisi dengan bantuan salah satu guru saya. Untuk itu, saya siap berkompetisi," paparnya dikutip dari Middle East Monitor melaporkan pada Rabu (20/4).

Al-Najjar sendiri bersekolah di salah satu fasilitas sekolah UNRWA khusus anak-anak tunanetra. Kompetisi tersebut meliputi 40 pertanyaan dari buku pelajaran hak asasi manusia yang diajarkan di sekolah-sekolah itu.

Khadijah al-Masharawi, guru Al-Najjar membeberkan bahwa ia merupakan seorang siswi yang pemalu. Pada awalnya siswinya tersebut agak ragu untuk mengikuti kompetisi yang ada.

"Saya telah mendorong dan melatihnya. Kemudian dia menang, dia merasa bangga dan menjadi lebih hidup dan aktif," katanya menceritakan keadaan muridnya pasca memenangi kompetisi.

Akan tetapi, kantor berita QudsNet melaporkan bahwa Al-Najjar bukan satu-satunya pemenang yang tunanetra. Yasser Al-Arja (13 tahun) dan Mariam Abu-Shawish (12 tahun) juga memenangkan hadiah dalam kompetisi yang sama.

UNRWA mengajarkan hak asasi manusia kepada siswa di sekolah-sekolah di Gaza untuk memperkuat pemahaman mereka tentang hak-hak mereka sendiri dan orang-orang lain. Namun mereka sempat dikritik oleh banyak keluarga Palestina karena mengakui hak Israel di wilayah Palestina yang diduduki.

Padahal siswa sekolah UNRWA saat ini adalah cucu dari warga Palestina yang dipaksa keluar dari rumah mereka oleh kelompok teroris Zionis pada tahun 1948. Seorang guru hak asasi manusia mengatakan MEMO bahwa UNRWA akhirnya memutuskan untuk menghapus pelajaran terkait hal tersebut di awal tahun ajaran berikutnya.

HNC: Kami Menunggu Pihak Internasional Untuk Menindak Rezim Assad

HNC: Kami Menunggu Pihak Internasional Untuk Menindak Rezim Assad

Gambar sisip 1

Jenewa - Kepala Komite Tinggi Negosiasi oposisi (HNC), Riah Hijab mendesak negara-negara besar untuk kembali mengevaluasi gencatan senjata di Suriah yang mulai rapuh. Karena, pihaknya tidak mungkin melanjutkan negosiasi sementara orang-orang Suriah terus menderita.

"Kami sedang menunggu untuk Suriah Support Group International (ISSG) untuk mengambil tindakan tegas terhadap orang yang membunuh rakyat Suriah," katanya kepada wartawan.

Untuk saat ini, pihak HNC telah menangguhkan pembicaraan damai, meskipun beberapa staff mereka masih tetap mengadakan pertemuan dengan utusan DK PBB di Jenewa.

"Tidak akan ada solusi bila Presiden Bashar alAssad masih berkuasa, ia hanya bermimpi," kata Hijab seraya membeberkan bahwa ia dan pejabat oposisi lainnya telah merencanakan untuk meninggalkan Jenewa pada hari Selasa.

Menanggapi adanya kesenjangan dalam masalah ini, seorang diplomat senior Barat menyampaikan idenya untuk kembali menggelar pertemuan negara-negara besar untuk berdiskusi.

"Ada pertanyaan, apakah kita perlu menegaskan kembali parameter penghentian pada satu titik dengan segera dan apakah akan ada perlu refleksi lebih lanjut oleh ISSG, tapi kami belum ada di sana," ujarnya.

Menteri Luar Negeri Perancis, Jean-Marc Ayrault juga mengatakan kepada utusan khusus PBB Staffan de Mistura untuk kembali menyoroti tanggung jawab masing-masing pihak terkait pembicaraan ini, terutama pihak rezim Assad dan pendukungnya.

"De Mistura mesti mengharuskan mereka untuk mengerahkan tekanan yang diperlukan untuk membantu kelanjutan proses politik," paparnya dilansir dari Reuters.

Pemerintah Perancis sendiri telah menjadi pendukung utama oposisi dan telah berulang kali menyerukan Assad untuk minggir. Bahkan, mereka juga menyatakan bahwa pemerintah Suriah telah melanggar resolusi PBB, termasuk serangan rezim ke Aleppo.

"Selama empat tahun terakhir rezim telah memiliki sejarah menggunakan situasi pengepungan untuk mencetak poin politik. Untuk itu, PBB harus bertindak untuk mencegah hal ini," bebernya.

Selain itu, Ayrault juga menyarankan bahwa mekanisme pengawasan untuk penghentian permusuhan (gencatan senjata) dapat diperkuat dengan mengkoordinasikan bersama Dewan Keamanan PBB. 

Baru-baru ini, detasemen Rad’u Adz-Dazalimin (mencegah kezaliman) dari oposisi Suriah bersenjata kembali melancarkan operasi pembunuhan tentara rezim di jantung ibukota Damaskus, dan menyasar Sersan Abdul Hamid Kawa, salah satu anggota militer Suriah.

Detasemen Rad’u Adz-Dazalimin dibentuk pekan lalu dan dideklarasikan melalui dunia maya. Operasi pasukan ini di pusat Damaskus untuk memberikan rasa takut bagi militer Suriah dan pendukungnya.

Dapat Lampu Hijau Dari Parlemen, Denmark Berencana Kirim 400 Pasukan ke Suriah dan Iraq

Dapat Lampu Hijau Dari Parlemen, Denmark Berencana Kirim 400 Pasukan ke Suriah dan Iraq

Hasil gambar untuk danish air force

Kopenhagen - Mayoritas parlemen Denmark menyatakan dukungannya untuk mengirimkan pasukan darat maupun udaranya dalam memerangi Negara Islam (ISIS) di Suriah dan Iraq.

Denmark dilaporkan akan mulai bergabung dengan pasukan koalisi Internasional yang dipimpin AS. Dalam perencanaannya, meraka akan mengirimkan jet tempur F16, 60 pasukan khusus dan pesawat angkut C-130J yang membawa 400 tentara Denmark ke Suriah.

Dalam perjalannya, Denmark nantinya akan mengirim empat pasukan udaranya dengan membawa tujuh jet tempur, dan tiga lainnya akan dicadangkan. Di Suriah, mereka sendiri ditugaskan untuk melakukan penyerangan, memantau dan mengumpulkan informasi.

Pengiriman pesawat angkut jenis C-130J juga akan dikerahkan selama enam bulan, yang akan digunakan untuk menjatuhkan berbagai pasokan kepada pasukan darat dan sejumlah bantuan kepada warga sipil.

Menteri Pertahanan Denmark, Peter Cristensen menyampaikan bahwa pihaknya akan bertempur di pihak pasukan oposisi Suriah. Selanjutnya, dia menolak untuk memberikan rincian lebih lanjut dengan alasan keamanan.

Jubir urusan luar negeri Denmark, Enhedslisten juga menyatakan kegembiraannya untuk turut serta dalam membantu memerangi ISIS, dan menyampaikan bahwa pihaknya tidak akan menyerang warga sipil.

"Kami akan lebih dari senang untuk membantu memerangi ISIS. Tapi kami tidak akan melakukan pemboman dengan menargetkan warga sipil dan memberikan dukungan kepada pada ekstrimis," ujarnya dikutip dari cphpost.dk pada Rabu(20/04).

Di sisi lain, menlu Denmark (Kristen Jensen) mengakui bahwa keputusan untuk mengirimkan pasukan ke Suriah dan Iraq merupakan suatu hal yang sulit. Tapi, pihaknya diperlukan untuk mendukung koalisi AS.

"Saat ini ada kebutuhan yang menegaskan bahwa Denmark akan kembali dan memperkuat dukungan untuk upaya koalisi internasional, dan kami ingin memikul tanggung jawab tersebut," ungkapnya.

Seiring runtuhnya opsi gencatan senjata dan alotnya pembicaraan damai di Jenewa. Konflik Suriah nantinya akan kembali memanas antara faksi oposisi melawan pasukan rezim Assad.

Bahkan, sejumlah faksi oposisi baru-baru ini mendeklarasikan dimulainya operasi baru yang dinamai “Raddul Muzhaalim” atau operasi untuk menumpas para penindas.

“Pasca terjadinya banyak pelanggaran dan kekerasan yang dilakukan oleh pasukan rezim yang menargetkan kamp-kamp pengungsian, dan serangan yang terus berkelanjutan di kawasan dekat pemukiman. Dengan ini, kami menyatakan terbentukan medan operasi bersama,” pungkasnya.

HAM Suriah: Rezim Assad Telah Membunuh 614 Warga Sipil Sejak Dimulainya Gencatan Senjata

HAM Suriah: Rezim Assad Telah Membunuh 614 Warga Sipil Sejak Dimulainya Gencatan Senjata

Gambar sisip 1

Damaskus - Opsi gencatan senjata yang ditengahi oleh Rusia dan AS nampaknya hanya memperdalam luka warga Suriah yang telah dilakukan rezim Assad. 

Hal ini dikarenakan banyak sekali warga sipil yang tewas dan terluka akibat serangan tentara rezim di saat berlakunya gencatan senjata.

Observatorium Hak Asasi Manusia yang berbasis di London mencatat, pasukan rezim Assad telah membunuh 614 warga sipil sejak adanya gencatan senjata yang dimulai pada akhir bulan Februari tahun ini. 

Lagi pula, insiden pemboman yang yang dilakukan rezim paling besar sejak awal gencatan senjata terjadi pada hari Selasa kemarin, yang mana serangan udara rezim telah membunuh 61 warga sipil secara terpisah.

Akan tetapi, pada hari itu pula, pemimpin delegasi oposisi Suriah di Jenewa menyerukan masyarakat internasional untuk kembali memperbaiki gencatan senjata di Suriah yang telah runtuh.

Riad Hijab, Kepala Komite Tinggi Negosiasi oposisi (HNC) menyatakan bahwa lebih dari 550 warga Suriah telah tewas dan hampir 1.100 terluka sejak dimulainya gencatan senjata pada akhir Februari. Namun, kini "penghentian permusuhan" telah runtuh.

Suriah sendiri telah menjadi medan perang sejak tahun 2011, ketika rezim Bashar al-Assad menumpas protes rakyat Suriah dengan menggunakan kekuatan militer.

Sejak saat itu, babak baru perjuangan rakyat Suriah dimulai dalam menghadapi rezim Syiah Alawi yang telah berkuasa beberapa tahun di Suriah.